• imigrasi
• imigrasi dabo singkep
• jagratara

Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Dabo Singkep kembali menggelar Operasi “JAGRATARA” Tahap III yang dilaksanakan pada 7 hingga 9 Oktober 2024. Operasi tersebut menyasar sejumlah perusahaan dan hotel di wilayah kerja Kantor Imigrasi Dabo Singkep untuk memantau keberadaan dan aktivitas orang asing.

Kepala Kantor Yanto Ardianto melalui Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian, Budi Irawan mengungkapkan, operasi ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI0543.KP.04.01 TAHUN 2024.

“Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” kata Budi Irawan, Senin 14 Oktober 2024.

Dijelaskan Budi Irawan, pengoperasian “JAGRATARA” bertujuan untuk memastikan hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan serta mengirimkan informasi umum yang masuk dan berada di wilayah Indonesia.

“Sebagai institusi yang berperan menjaga gerbang pintu negara, Imigrasi juga dalam menjaga otonomi dengan menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum, keamanan, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat,” jelas Budi.

Dalam operasinya, kata Budi Irawan, Kantor Imigrasi Dabo Singkep bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk memastikan pengawasan berjalan dengan optimal. Kegiatan ini mencakup pemantauan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di beberapa perusahaan besar serta hotel-hotel yang ada di wilayah tersebut.

Lebih detail dijelaskan Budi Irawan, pada hari pertama Senin, 7 Oktober 2024, operasi dimulai dengan pengecekan di dua perusahaan besar, yaitu PT Tianshan Alumina dan PT Bentang Alam, untuk menampung keberadaan pekerja asing.

“Di PT Tianshan, tim menemukan enam warga negara Tiongkok. Setelah itu, tim melanjutkan pemeriksaan ke beberapa hotel seperti One Hotel, Prima Inn, dan Mitra Raya yang diketahui sering dikunjungi oleh orang asing,” ungkap Budi.

Pada hari kedua – Selasa, 8 Oktober 2024, ungkap Budi Irawan, tim berangkat menuju Daik Lingga, tim melakukan pengecekan di Penginapan Balang dan Penginapan Mading.

“Tidak ada orang asing yang menginap di kedua penginapan tersebut selama satu bulan terakhir,” ujar Budi Irawan.

Kemudian, lanjut Budi Irawan pada hari ketiga – Rabu, 9 Oktober 2024, operasi berlanjut ke Hotel Lingga Pesona yang melaporkan adanya orang asing yang menginap di satu bulan terakhir. Tim memberikan himbauan kepada pihak hotel untuk tetap berkoordinasi dengan Tim Intelijen Imigrasi terkait aktivitas orang asing.

“Dari Daik Lingga, tim kembali lagi ke Dabo Singkep, kegiatan diakhiri dengan pemantauan di PT Susi Pudjiastuti Aviation yang mendata dua warga negara asing yang bekerja sebagai pilot di perusahaan tersebut,” ungkap Budi Irawan.

Dijelaskan Budi Irawan, secara keseluruhan, Operasi “JAGRATARA” Tahap III ini berhasil mengumpulkan informasi terkait keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja Imigrasi Dabo Singkep. Menurut Budi Irawan, tantangan terbesar yang dihadapi tim adalah kondisi geografis wilayah kerja yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah, yang memudahkan akses ke informasi aktual.

“Tantangannya tentu kondisi geografis, optimalnya operasi ini tentu koordinasi dengan instansi terkait menjadi kunci utama untuk memaksimalkan pengawasan,” kata Budi Irawan.

Budi Irawan menegaskan bahwa kegiatan pengawasan ini akan terus berlanjut sesuai dengan arahan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut serta melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan,” tambahnya.

JAKARTA - Revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah disahkan memuat peraturan baru terkait penggunaan senjata bagi petugas imigrasi di bidang penegakan hukum. Peraturan tersebut didasarkan pada tingginya risiko kerja petugas imigrasi kala melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian. “Sudah terjadi peristiwa tragis di mana petugas Imigrasi gugur saat menjalankan tugas. Pada April 2023, petugas Kantor Imigrasi Jakarta Utara tewas ditikam orang asing yang ingin kabur dari ruang detensi. Dia [orang asing] ini terlibat terorisme dan kala itu ditangani oleh Densus 88 Antiteror bersama Imigrasi,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Jumat (27/09/2024).

Risiko kerja yang tinggi juga mengintai petugas imigrasi yang menjaga perbatasan negara, khususnya area rawan konflik. Petugas seringkali melakukan pengamanan terhadap pelaku kejahatan transnasional berbahaya, sehingga penggunaan senjata api dibutuhkan sebagai perlindungan diri dan memastikan petugas dapat menangkap pelaku. Ancaman kekerasan, terorisme, dan kerusuhan yang mungkin dihadapi petugas membuat persenjataan tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga menimbulkan efek gentar bagi orang asing yang hendak mencoba melawan petugas.

Tahun 2024, kinerja Imigrasi dalam penegakan hukum kinerjanya semakin baik. Penindakan keimigrasian pada Januari-September meningkat 124%, atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Selama Januari-September 2024 tercatat sebanyak 3.393 penindakan keimigrasian telah dilaksanakan oleh satuan kerja Imigrasi di seluruh Indonesia. Volume operasi pengawasan dan penindakan keimigrasian yang lebih tinggi menimbulkan risiko yang lebih besar kepada petugas dalam pelaksanaan penegakan hukum. “Kita lihat referensi dari negara-negara lain yang penyelenggaraan fungsi keimigrasiannya sudah maju. Seperti Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Australia dan Malaysia. Petugas imigrasi di negara-negara ini diizinkan pakai senjata api, tentunya dengan aturan yang sangat ketat,” lanjut Silmy.

Silmy menyebut, pemerintah sedang mengatur mekanisme penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi melalui peraturan menteri. Langkah ini diambil setelah melewati tahap kajian dan uji publik yang komprehensif. “Dengan adanya tanggung jawab baru ini, kami akan menentukan kriteria yang ketat bagi petugas yang berhak membawa senjata api, serta prosedur penggunaan yang jelas, termasuk batasan-batasannya. Untuk sekarang belum kita terapkan [penggunaan senjata api] karena masih menunggu aturan turunannya,” pungkas Dirjen Imigrasi.

• imigrasi
• Silmy Karim

Seorang wanita warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial AA (32) dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Bali pada Jumat, 6 September 2024 akibat sertifikat izin tinggal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, AA yang merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor diduga terlibat dalam prostitusi.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyampaikan, AA masuk ke Indonesia dengan Visa Visit pada Desember 2020 kemudian melakukan perpanjangan ke ITAS Investor. Saat itu, syarat pemberian ITAS Investor yakni setoran modal senilai Rp1 Miliar.

“Sebelum pemberlakuan Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan HAM) No. 22 Tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal, penerbitan ITAS untuk Investor dapat diproses dengan syarat penyertaan modal yang terbilang rendah, yakni Rp1 Miliar. Maka pada saat saya menjabat, di aturan terbaru mengubah ketentuan modalnya, menjadi Rp10 Miliar untuk izin tinggal terbatas dalam rangka penanaman modal, dan Rp15 Miliar untuk izin tinggal tetap penanam modal. Ini dalam rangka memperketat WNA yang bisa menerima Visa Investor, kami semakin memilih,” jelas Silmy Karim.

Perubahan kebijakan keimigrasian terkait nilai penyertaan modal bagi pemohon Visa Investor tersebut merespons Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga gencar menertibkan pemegang visa investor agar tidak disalahgunakan. Imigrasi pun rutin menjalankan operasi pengawasan orang asing di seluruh Indonesia - khususnya Bali - guna menjaring orang asing yang beraktivitas tidak sesuai izin tinggal.

“Pada Juni lalu, Ditjen Imigrasi menindak 103 orang asing asal Taiwan pelaku kejahatan siber, di mana sebagian dari mereka menggunakan visa investor,” imbuhnya.

Silmy menambahkan, secara prosedural, inspeksi visa dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi persyaratan telah dipenuhi pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Verifikasi juga dilakukan dengan pengecekan catatan pencegahan dan penangkalan (cekal).

“Dalam proses tersebut, jika secara persyaratan sudah memenuhi pemohon dan yang bersangkutan tidak memiliki rekam jejak yang patut diwaspadai, maka visanya bisa diterbitkan. Namun, pada perjalanannya saat berada di Indonesia, tidak semua orang asing memiliki integritas untuk mematuhi peraturan. Contohnya macam-macam,
mulai dari berkendara ugal-ugalan sampai beraktivitas tidak sesuai izin tinggal,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, penegakan hukum juga dilakukan terhadap tiga perempuan WNA, dua orang WN Uganda berinisial RKN dan FN serta satu WN Rusia berinisial IT. Mereka ditangkap oleh petugas imigrasi karena terlibat prostitusi di Bali.

“Imigrasi merupakan instansi yang menyelenggarakan dua fungsi, yaitu pelayanan dan penegakan hukum. sama seperti kami terus melakukan perbaikan dalam pelayanan, kami juga memperkuat pengawasan keimigrasian. Akselerasi pelayanan dan penegakan hukum ini tidak hanya dilakukan secara sistem dan infrastruktur, tetapi juga sampai pada tingkat kebijakan. Evaluasi tentunya kami lakukan secara berkelanjutan untuk memaksimalkan kualitas orang asing yang masuk ke Indonesia,” pungkas Dirjen Imigrasi.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/09/2024).

Dalam UU Keimigrasian terbaru, terdapat sembilan angka perubahan, salah satunya tentang dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor) yang dapat menjadi bukti kewarganegaraan Indonesia.

Mengacu kepada International Civil Aviation Organization (ICAO), paspor didefinisikan sebagai dokumen yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dari suatu negara yang sah untuk perjalanan internasional.

Paspor mengidentifikasikan pemegangnya sebagai warga negara dari negara penerbit dan merupakan bukti hak pemegang untuk kembali ke negara tersebut.

Mewakili Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna menyampaikan, optimalisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan terkait kepastian hukum, masyarakat termasuk dalam konteks mobilitas antarnegara.

Sementara itu, dari sisi Imigrasi, kompleksnya mobilitas orang antarnegara tersebut menimbulkan ancaman dan risiko yang semakin beragam terhadap petugas Imigrasi.

“Dalam perkembangannya, beberapa aspek penguatan yang diperlukan oleh Ditjen Imigrasi yaitu terkait dengan perbaikan layanan, perlindungan diri [bagi petugas imigrasi], alasan persetujuan orang keluar wilayah Indonesia hingga jangka waktu penangkalan,” ujar Menkumham.

Terkait penangkalan, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menjelaskan “Jangka waktu penangkalan diperlukan untuk menangkal masuknya WNA bermasalah. Misalnya seorang WNA yang melakukan kejahatan di Indonesia bisa masuk 10 tahun atau bahkan seumur hidup”.

Dalam Undang-Undang Keimigrasian yang baru perbaikan layanan yang dengan pengaturan masa berlaku izin masuk kembali (multiple entry perception) yang disamakan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas (ITAS), atau izin tinggal tetap (ITAP) yang dimiliki orang asing.

“Untuk bisa masuk dan keluar Indonesia secara leluasa, orang asing pemegang ITAS /ITAP juga harus memiliki izin masuk kembali (IMK). Sebelumnya, izin paling lama yang diterbitkan hanya dua tahun, kalau dia [orang asing] punya ITAP lima tahun, dia harus ke kantor imigrasi untuk perpanjang [IMK] setiap habis masa berlaku. Sekarang enggak perlu lagi” tutur Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim dalam kesempatan berbeda.

Selain itu, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap kredensialan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia.

Perubahan aturan ini menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011. Di sisi lain, UU Keimigrasian terbaru mengakomodasi kebutuhan pejabat Imigrasi, yakni di bidang penegakan hukum, untuk dibekali senjata api. Penggunaan senjata api ini akan diatur secara rinci dalam peraturan menteri.

“Sebelumnya, pada tahap pertama pembahasan RUU, kami menjelaskan kepada DPR bahwa sudah ada beberapa kejadian tragis di mana petugas Imigrasi gugur dalam tugas. Saat melakukan pengamanan orang asing, mereka diserang, orang asing tersebut membawa senjata dan petugas tidak dibekali apapun untuk melindungi nyawanya, karena tidak ada aturan yang mengakomodasi hal ini,” jelas Silmy.

“Alhamdulillah setelah perjuangan yang luar biasa, kita bisa punya regulasi keimigrasian yang baru, payung hukum baru, yang kita siapkan untuk dapat menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan kita menghadapi masa depan,” tutup Silmy.